RKK

KEBERADAAN Radio Kabupaten Ketapang (RKK) yang mengudara di gelombang frekwensi 95,2 FM cukup panjang mewarnai perjalanan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang. Keberadaan wadah penyiaran ini pada masa lalu dikenal dengan nama RPDK (Radio Pemerintah Daerah Kabupaten), RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah). Pengelolaan juga pernah dilakukan oleh Kantor Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian diserahkan pengelolaannya di Bagian Humas Setda Ketapang. Pada masa dikelola Bagian Humas Setda Ketapang terbitlah Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 tahun 2011  tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang. Melalui Perda ini  sesuai pasal 53, Pembentukan atau pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan. Seiring dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2016. Maka pada akhir tahun 2017, pengelolaan Radio Kabupaten Ketapang diserahkan Bagian Humas Setda Ketapang ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembahasan turunan dari Perda No.8/2011, pernah dibahas sampai akhir tahun 2020, kendala pembiayaan untuk mewujudkan lembaga penyiaran, sementara fungsi penyebarluasan informasi pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, maka sampai saat ini RKK masih menjadi media komunikasi internal milik pemerintah daerah, dengan pelaksana harian, Merry Willia Susanti, SE, MM.

Selengkapnya Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 tahun 2011, terdapat dibawah ini:

PERDA-No.8-Tahun-2011-ttg-pembentukan-lembaga-penyiaran-publik-lokal-radio